PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

46 735x400 - PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar – Kudeta  adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa penggambilalihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.

Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kegagalan kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Langkah kudeta itu diawali dengan penahanan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin (1/2/2021). Sebaliknya, Tiongkok justru mengingatkan agar keputusan PBB tidak memperumit situasi di Naypyitaw. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberi Poker Deposit Pulsa Tanpa Potongan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal. Ini benar-benar tidak dapat di terima setelah pemilu, yang menurut saya berlangsung normal setelah periode transisi yang luar biasa. kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

1. Dewan Keamanan PBB masih merundingkan sikap terhadap Myanmar
antarafoto un general assembly newyork us 250918 54aff9bc2f37c40af550e2247654b290 - PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

Dewan Keamanan (DK) PBB yang beranggotakan 15 negara juga masih merundingkan kemungkinan pernyataan sebagai tanggapan atas tindakan junta militer. Draf awal yang di ajukan oleh Inggris, negara yang sempat menjajah Myanmar, mengutuk kudeta dan mendesak militer untuk menghormati supremasi hukum.

Inggris juga mendesak agar fraksi militer yang di kepalai oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing menegakkan hak asasi manusia (HAM), serta membebaskan elite Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang di tahan.

Namun, pernyataan kecaman semacam itu harus di perhalus narasinya agar mendapat konsensus, agar Rusia dan Tiongkok yang secara tradisional mendukung Burma di DK PBB meloloskan draf yang di ajukan Inggris.

2. Tiongkok ingatkan PBB agar tidak gegabah mengambil keputusan
antarafoto myanmar politics mandalay coup 02022021 51fb5fcf0e2f316ac1eb68503d059efb - PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

Pada Selasa (2/2/2021), sehari setelah kudeta, utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener. Mendesak Dewan Keamanan untuk menunjukkan dukungannya terhadap demokrasi Myanmar yang telah di cederai.

Tetapi, Tiongkok mengingatkan agar PBB tidak mengambil keputusan gegabah, sehingga merugikan 54 juta warga Myanmar. Sejauh ini, Tiongkok tidak terang-terangan mengutuk kudeta, namun mereka juga keberatan bila di katakan mendukung fraksi militer.

“Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan dan menegakkan stabilitas politik dan sosial. Komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.

3. AS berjanji akan memberikan sanksi bila tahanan politik tidak di bebaskan
antarafoto usa election lasvegas biden 10102020 95404524b212e1d5a7461d9715e39bf9 - PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

Instabilitas politik di Myanmar juga menjadi salah satu isu prioritas Amerika Serikat (AS). Sejak awal kudeta di jalankan, Washington telah mengancam Myanmar dengan sanksi jika para tahanan politik tidak di bebaskan.

“Saya tidak punya waktu pasti untuk Anda (Myanmar), tetapi itu adalah prioritas. Dan tentu saja meninjau otoritas sanksi kami dan melihat di mana ada tindakan yang harus di ambil adalah sesuatu yang menjadi fokus tim,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Rabu (3/2/2021).

Ketegangan di Myanmar bisa berjalan lama karena norma ASEAN melarang untuk mengintervensi urusan dalam negeri. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang tegas mendukung demokrasi. Adapun Thailand dan Kamboja meminta agar semua pihak tidak ikut campur atas nama kedaulatan Myanmar.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint. dan segenap elit Partai NLD di tahan oleh militer pada Senin (1/2/2021) pagi. Kudeta merupakan puncak dari ketegangan politik antara fraksi militer dengan sipil sejak November 2020. Atas tuduhan kecurangan pemilu yang memenangkan NLD.