Menlu Indonesia: Tensi di Laut China Selatan Bakal Meningkat

Menlu Indonesia Tensi di Laut China Selatan Bakal Meningkat

Menlu Indonesia: Tensi di Laut China Selatan Bakal Meningkat

Menlu Indonesia: Tensi di Laut China Selatan Bakal Meningkat,- Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi memperingatkan, kegiatan terbaru di Laut China Selatan dapat meningkatkan ketegangan di tengah pandemi COVID-19.

Baru-baru ini, Menlu Indonesia Retno Marsudi telah menyatakan keprihatinan atas kegiatan teranyar yang dilakukan Beijing di Laut China Selatan. Channel News Asia menyitir pernyataan Menlu, kegiatan itu berpotensi meningkatkan tensi di sekitar perairan sengketa saat negara-negara di Asia Tenggara tengah berjibaku memerangi COVID-19 di negara masing-masing.

Berbicara pada konferensi pers pada Rabu (6/5), Marsudi mengatakan, Indonesia terus mengikuti perkembangan terkini di Laut China Selatan dengan cermat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tujuannya demi memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan yang berlebihan.

Tak hanya itu, ia pun mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

“Indonesia mengimbau semua pihak yang berkelindan dengan Laut China Selatan untuk menahan diri, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengikis rasa saling percaya, dan berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Baca Juga: Perkeruh Suasana, Militer Amerika Kian Aktif di Laut China Selatan, Pakar Menyebut: Amerika Cari Masalah

Dia menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengedepankan penerapan dari kode etik yang efektif, substantif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat pandemi COVID-19 saat ini. Kode etik yang dimaksud Marsudi, yakni kode perilaku di Laut China Selatan untuk merampungkan perselihan dan insiden.

China dalam hal ini telah menegosiasikan kode etik dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tetapi kemajuannya tidak terlihat hingga kini.

Negeri Tirai Bambu tersebut sebelumnya mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai bagian otoritasnya. Namun, ada klaim yang tumpang tindih oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Washington dan sekutunya, seperti Australia intervensi dengan menentang habis-habisan klaim teritorial Beijing.

Terlepas dari itu, Channel News Asia melaporkan ada tanda-tanda ketegangan baru-baru di Laut China Selatan di tengah wabah COVID-19.

Pekan lalu, Angkatan Laut AS mengungkapkan, kapal perusak berpeluru kendali telah berlayar melalui perairan di dekat Pulau Paracel. Tindakan ini dalam rangka menantang klaim China atas daerah itu. USS Barry melakukan apa yang disebut “operasi navigasi kebebasan” usai klaim Beijing yang menunjuk distrik administratif resmi untuk pulau-pulau ini.

AS berusaha menegaskan, hak, kebebasan, dan penggunaan laut secara sah, diakui dalam hukum internasional, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan.

“Klaim maritim yang melanggar hukum dan menyapu Laut China Selatan, merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan laut. Ini juga termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, dan hak lintas semua kapal,” tambah mereka lagi.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyerukan agar semua negara terkait bisa menahan diri di Laut China Selatan. Ia juga menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk menjaga perdamaian di perairan yang disengketakan.

Pernyataan pejabat Malaysia itu bergulir setelah muncul laporan kapal survei pemerintah Tiongkok “menandai” kapal eksplorasi yang dioperasikan Petronas–perusahaan gas Malaysia–di Laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan pada 23 April, ia berujar, “Karena kompleksitas dan sensitifitas masalah ini, semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Laut China Selatan. Pun, meningkatkan upaya pembangunan, mempertahankan, dan meningkatkan rasa saling percaya.”

“Hanya karena kami belum membuat pernyataan publik mengenai hal ini, tidak berarti kami belum mengerjakan semua yang disebutkan di atas. Kami memiliki komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan semua pihak terkait, termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat,” tandasnya kepada Channel News Asia.

Baca Juga: AS Tegur China Usai Insiden Penenggelaman Kapal 

KEPULAUAN NATUNA JOKOWI

Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, bentrok dengan China terkait hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna makin intens.

Desember lalu, kapal-kapal China memasuki perairan Natuna, sehingga mendorong Indonesia untuk memanggil duta besar Tiongkok di Jakarta dan mengerahkan kapal perang serta jet tempur ke daerah sengketa.

Kapal-kapal itu berangkat Januari setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia.

Pada 2016, Indonesia juga berselisih dengan Tiongkok terkait hak menangkap ikan di wilayah yang sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *