Peradilan Umum Perpres Terorisme

Peradilan Umum Perpres Terorisme

Militer Tak Tunduk Peradilan Umum Perpres Terorisme Diprotes

Militer Tak Tunduk Peradilan Umum Perpres Terorisme Diprotes – Koalisi Masyarakat Sipil menolak rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme untuk dibahas lebih lanjut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu yang disoroti kelompok ini adalah ketiadaan ketundukan pada sistem peradilan umum oleh TNI lantaran terdapat sistem peradilan tersendiri bagi anggotanya selama melakukan operasi.

Salah satu bahaya penindakan secara mandiri oleh militer adalah tumpang tindih tugas yang akan terjadi antar dua institusi negara karena memiliki kewenangan yang serupa. Selain itu, rancangan Perpres itu pun diniai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI worcestershiresoldier.org

“Rancangan perpres ini, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI,” tulis Koalisi dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, kelompok ini pun meminta agar seluruh fraksi partai politik di DPR untuk menolak Rancangan Perpres tersebut karena memiliki masalah serius dalam substansi aturan yang tertera.

Hal itu menjadi berbahaya lantaran pertanggungjawaban akan kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara akan menjadi tidak jelas.

TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme

Sejatinya, kata koalisi ini, militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan terorisme lantaran sudah diatur dalam criminal justice system, yang mana penindakan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Namun, pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme di dalam negeri dalam dilakukan hanya sebatas pemberian bantuan kepada aparat penegak hukum yang berwajib apabila terdapat eskalasi teror yang tinggi.

Sehingga, secara prinsip penanganan tersebut tidak dapat idlakukan secara mandiri sebagaimana dijelaskan dalam rancangan Perpres itu. “Dan pelibatannya harus melalui keputusan politik negara,” kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Selain itu, dari segi pemberian kewenangan kepada militer untuk melakukan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri pun dianggap tidak sejalan dengan hakikat pembentukannya sebagai alat pertahanan negara.

“Yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Sehingga adalah salah dan keliru jika militer diberi kewenangan penindakan secara langsung dan mandiri di dalam negeri,” lanjutnya.

Aturan tersebut dinilai dapat mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara IDN Poker 77 Online, TNI tak tunduk kepada peradilan umum meski bergerak di ranah penegakan hukum terorisme.

“Mengancam karena memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI. Apalagi, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum,” kata Koalisi Masyarakat Sipil melalui keterangan resmi, Sabtu.

Koalisi itu terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Imparsial, Elsam, YLBHI, Amnesti Internasional Indonesia (AII), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers, LBH Masyarakat, dan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *