Tak Kenal Lelah, TNI/Polri Solid Jaga Sidang Putusan MK

Tak Kenal Lelah, TNI/Polri Solid Jaga Sidang Putusan MK

Tak Kenal Lelah, TNI/Polri Solid Jaga Sidang Putusan MK

TNI/Polri Solid Jaga Sidang Putusan MKBeredar kabar massa akan berkumpul dalam ‘Aksi Akbar Super Damai Atraksi Islam dan Nasionalis’, diikuti oleh 12 – 21 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia pada 26 – 28 Juni mendatang. 

 Acara tersebut digagas oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN), namun Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa acara tersebut tidak masuk akal.

“Mana mungkin, logika berpikirnya saja sudah tidak sampai, untuk mengumpulkan orang begitu banyak. Masyarakat di Jakarta berapa jumlahnya? Kalau 22 juta orang (datang) ke Jakarta, nanti kita semua tidak bisa berdiri. Kita berpikir logis saja,” ujar Dedi.

Pihaknya juga menyatakan, bahwa Polri telah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi ke kantor Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran area tersebut steril dari berbagai aksi massa.

Pada kesempatan yang lain, aparat gabungan Daftar IDNPlay Poker Indonesia telah mengadakan ‘Apel Konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK)’ di Monas, Jakarta Pusat.

Irjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Kapolda Metro Jaya mengatakan, dalam menjalankan tugas, para personel kepolisian haruslah mengikuti prosedur tetap (protap).

“Dalam pengamanan harus tetap berpedoman pada protap dan aturan yang dimiliki instansi Polri dan TNI,” ujarnya.

Gatot juga mengatakan bahwa, aparat yang dikerahkan kali ini harus bangga menjadi bagian yang diberi tugas, lantaran tidak semua personel diberikan kepercayaan dalam pengamanan ini. Sehingga rangkaian Pemilu 2019 dapat berjalan dengan sukses.

“Intinya ya itu, kita sudah siap lah 1100 personel dari Brimob, Sabhara, Polwan dan Pamobvit bahkan TNI AD sudah siap. Jad sekiranya nanti betul membawa massa yang kita siap juga.” Tutur Fajar.

Batas waktu terakhir MK menerima gugatan Pemilu berdasarkan undang – undang adalah Jumat 24/5/2019 pukul 01.46 WIB untuk legislatif  sementara Pilpres pada Jumat 24/5/2019 pukul 24.00 WIB.

Pemerintah menjamin keamanan sidang tersebut

Fajar juga mengatakan, bahwa kepaniteraan telah siap menerima gugatan dalam jangka waktu 3 x 24 Ham sesuai aturan yang berlaku. Mereka sudah menerapkan sistem shift sehingga para penggugat bisa mendaftarkan hingga batas waktu sah yang ditentukan.

Ia pun sudah mengantisipasi kemungkinan para penggugat mendaftarkan di waktu terakhir seperti pendaftaran sengketa pemilu 2014 lalu.

Tentunya masyarakat tidak perlu mendatangi gedung MK, hal ini karena segala keputusan MK tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Jika kita merujuk pada kericuhan yang pernah terjadi pada 21 – 22 Mei lalu, tentu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak perlu berbondong – bondong datang ke MK. Hal  ini karena sesi persidangan bisa kita pantau melalui berbagai media.

Meski demikian, upaya pemerintah dalam mengamankan jalannya persidangan PHPU di MK patut diapresiasi, karena pemerintah telah menjamin keamanan dan keselamatan peserta sidang PHPU di MK.